Forum diskusi

Dalam forum ini, saya mencoba ingin melontarkan isu tentang pelaksanaan pembangunan berkelanjutan di Indonesia.  Rencananya, setiap isu yang dilontarkan akan dijadikan sebagai sebuah tulisan bersama, bisa berbentuk buku jika diperlukan, sehingga diharapkan setiap pemberi komentar dalam diskusi ini menyebutkan nama (bila diperlukan dengan gelarnya) dan nomor telepon yang dapat dihubungi (atau bisa juga hanya dalam bentuk email).  Diskusi ini akan coba ditutup sampai batas waktu tertentu.  Hasil ramuan atau rumusan diskusi akan disebarkan kembali langsung melalui email untuk kemudian mohon dikomentari secara lebih lanjut sebelum akhirnya dijadikan sebagai sebuah buku dan dicetak.

Email saya: yudi_iasd@yahoo.com

 

Nah, dalam diskusi awal ini, isu yang saya lemparkan adalah sudah sejauh manakah Indonesia menerapkan pembangunan berkelanjutan ?

Responses

  1. Dalam tataran konsep pembangunan berkelanjutan sedianya mampu memberikan penyeimbangan pembangunan ekonomi dan kelestarian sumberdaya untuk sebesar-besarnya manfaat kesejahteraan masyarakat. Pembangunan berkelanjutan harus bisa menyeimbangkan keberlanjutan ekologi, ekonomi dan sosial. Tiga keberlanjutan tersebut harus dibungkus secara integral melalui berbagai kebijakan dan kelembagaan yang kuat dan mengakar dan mengikat pada berbagai level.

    mail to : yudi_iasd@yahoo.com
    call me : 08121100090

  2. goods, this our forum to make a solution…

  3. Yes, something like that. I hope after your contributing and your great ideas, I will try to resume all of it, then I will redistribute it to everyone who make their contribution, after that I will resume it once again, later on redistributing once again, then we will get some conclussion for our book. So, please give your comment and your great idea to this forum.

    Thanks a lot for the comment.

    mail to : yudi_iasd@yahoo.com
    call me : +62 812 11000 90

  4. Oke mas Yudi..makin keren aja

  5. Hi Zul,

    Biasa aja Zul, ini juga lagi belajar go public. ZUL, senang sekali mendengar khabar darimu dan alangkah lebih senang saya jika ZUL ikut menyumbangkan ide cemerlangnya ZUL dalam diskusi ini. Ditunggu ya.

    Regards,
    yudi_iasd@yahoo.com
    +62 812 11000 90

  6. ass.
    mengenai penerepan suistanable development,saya rasa ind0 blm menerapkan hal itu. spnjg sepengetahuan saya indo msh beriorientasi pada tujuan economic semata tanpa mempertimbankan aspek lingkungan nya..

    bang mau tnya donk,,sbnrnya konsep asuransi lingkungan itu sprti ap?
    apkh prnsip2 dlm asuransi scra umum juga d trpkan dalam asuransi lingkungan,,jika demikian menimbulkan bnyk kebingungan bagi saya..
    sprti bgmn pnrpn prinsip indemnitas dlm asuransi lingkungan?
    oh iya,,adakah asus mengenai asuransi lingkungan yg sdh in craht yang abang ketahui/
    trims…

  7. Waalaikumussalam,

    Secara umum, memang penerapan sustainable development di Indonesia tidak terimplementasikan dengan sepenuh hati. Sebab, terkadang hal ini hanya berlaku setengah ya dan setengah tidak. Ketika sebuah pembangunan dilakukan dengan iming-iming benefit personal, maka berlomba-lomba pembangunan tersebut dibukakan jalannya lebar-lebar oleh “si pemegang wewenang”, sehingga proses dan prinsip2 sustaianable development seringkali terlanggar dan cenderung diabaikan atas nama “perut”. Ini yang bahaya. Dan, sebenarnya jika setiap proses mengikuti prosedur yang menurut saya perangkat hukumnya sudah ada dan jelas, maka sustainable development dapat secara penuh dilakukan di Indonesia. So, memang sangat penting memantau dan menjadi kontrol sosial pelaksanaan good governance dan clean government serta corporate governance. Karena semuanya bermuara pada moral dan kinerja para “pemegang kewenangan” dan para “pemegang duit”.

    Tentang asuransi lingkungan, secara umum tidak sama dengan asuransi konvensional. Karena subjek dan objeknya tidak sama. Jika pada asuransi konvensional, subjeknya adalah orang per orang atau badan hukum dengan objek umumnya berupa barang. Sedangkan pada asuransi lingkungan, subjeknya adalah komunitas atau pemangku kepentingan atau misalnya nelayan, dimana objeknya adalah sumberdaya alam dan lingkungan, misalnya hutan mangrove, terumbu karang, hutan, ikan, dan sebagainya.

    Dalam proses hukumnya, asuransi konvensional biasanya antara dua pihak perorangan dan atau badan hukum, dan biasanya terkait dengan kasus penipuan atau sesuatu yang merugikan salah satu pihak dalam perjanjian, kendati bisa juga berjamaah. Sedangkan dalam asuransi lingkungan, proses hukumnya bersifat multiperson, karena menyangkut masalah bersama dengan objek yang sama. Dan dalam asuransi lingkungan, negara dapat bertindak sebagai pendakwa atau penuntut mewakili rakyat.

    Benefit yang diperoleh dari asuransi konvensional biasanya kembali ke barang atau dalam bentuk moneter, sedangkan asuransi lingkungan lebih diutamakan untuk perbaikan lingkungan dan sumberdaya alam yang rusak.

    Panjang jika didiskusikan di sini. Yang jelas, saat ini Indonesia sedang menuju ke arah sana. Ingat kasus booming algae di Teluk Jakarta atau pencemaran Teluk Buyat. Semestinya jika dari awal ada sistem asuransi lingkungan. Negara atau penyedia jasa asuransi dapat bertindak sebagai pendakwa atau penuntut yang mewakili komunitas yang terkena dampak untuk meng-class action perusahaan-perusahaan pembuat pencemaran. Tentang nilainya tentu memerlukan perhitungan matang yang dalam hal ini lebih dikenal istilah valuasi ekonomi sumberdaya alam dan lingkungan.

    Wassalam,
    YUDI WAHYUDIN
    yudi_iasd@yahoo.com

  8. klo begitu bank,,ap bedanya dengan dana jaminan reklamasi?

    kedua sistem itu sm2 sbg usaha preventif trhdp penanggulangan kerusakan lingkungan yg terjadi di kemudian hari?

    dr pnjlsan abang, dmn perusahaan asuransi dpt berperan sbg penuntut ini konsepnya sprti ap?
    bkn kah jika trjdi kerusakaan thdp ligkungan akibat kegiatan usaha tertentu yang telah mnjdi peserta asuransi, maka asuransi itulah yang seharusnya membayar semua biaya yg di butuhkan untuk memperbaiki kerusakan tersebut?

    adakah kegiatan usaha tertentu yang telah mengikuti program asuransi linkungan Ini?
    dan ap dasar hukum nya bank? bs kah penyelenggara asuransi lingkungan ini dr pihak swasta..

    trimakasih abang..

  9. Good response,

    Kalau prinsip perhitungan pembiayaan dana reklamasi sama dengan yang coba sedang saya pikirkan, yaitu dengan metode penilaian ekonomi sumberdaya alam dan lingkungan, maka dana jaminan reklamasi tersebut bisa dikatakan sama dengan asuransi lingkungan.

    Prinsipnya, perusahaan asuransi memang yang bertanggung jawab untuk memberikan dana tanggungan kerusakan lingkungan yang ditimbulkan. Akan tetapi, dikarenakan lingkungan bersifat umum dan open access dan atau common property, maka bilamana dapat diketahui dan dibuktikan bahwa kerusakan lingkungan yang terjadi akibat pihak lain, maka perusahaan asuransi lingkungan dapat menuntut pihak pencemar atau yang merugikan tersebut. Dan dananya sebagian besar digunakan untuk menanggulangi kerusakan lingkungan yang ditimbulkan.

    Contoh misalnya, pembudidaya rumput laut di Kep.Seribu sebanyak 100 orang ikut program asuransi lingkungan dan setiap tahunnya membayar premi kepada perusahaan asuransi sebesar yang telah ditentukan sesuai dengan perhitungan valuasi.

    Ketika terjadi kerusakan, maka 100 orang tersebut berhak mendapatkan dana talangan atau benefit dari asuransi lingkungan yang diikutinya. Sementara, pihak perusahaan asuransi lingkungan berhak mencari penyebab kerusakan yang terjadi, dan bilamana ditemukan akibat pihak lain, maka perusahaan tersebut dapat menjadi wakil masyarakat yang terkena dampak untuk meng-class action perusahaan atau pihak yang menyebabkan kerusakan tersebut. Perhitungan claim didasarkan pada perhitungan valuasi ekonomi sumberdaya, dan benefit yang diperoleh nantinya harus dibagi untuk :

    1. Dana perbaikan lingkungan yang rusak
    2. Dana komunitas
    3. Biaya transaksi perkara class action
    4. Benefit perusahaan asuransi.

    Besaran proporsinya dapat ditentukan sesuai kesepakatan awal dalam suatu perjanjian.

    Saat ini, sepengetahuan saya (bisa juga salah), saya belum menemukan ada yang mengarah ke sana. Sepertinya hal ini harus dipikirkan oleh seluruh pemerhati sosial dan lingkungan. Dan, dasar hukumnya saat ini hanya masih menggunakan UU PLH (UU No.23/1997).

    Tentang penyelenggara asuransi itu swasta atau bukan, tergantung darimana kita memandang. Jika pemerintah yang menjadi service arrager dan provider-nya mampu melaksanakan good governance dan clean government, maka akan lebih baik jika pemerintah yang menjadi pelaksananya. Akan tetapi jika swasta yang mampu menerapkan good corporate governance and clean company, maka lebih baik pihak swasta yang memegangnya. Akan tetapi jika keduanya mampu, maka keduanya bisa menjadi penyelenggara dan biarkan pasar yang menentukan mau menggunakan yang mana.

    Demikian yang dapat disampaikan.

    Salam,
    YUDI WAHYUDIN
    yudi_iasd@yahoo.com

  10. Thats great, thank you

  11. Aslkm. saya setuju dengan konsepnya pak Yudi, tapi apakah Indonesia bisa atau siap melaksanakan hal tersebut? karena di lain pihak bangsa ini sibuk mengurusi/memenuhi perut di satu sisi dan memenuhi rekening di sisi lain. Pertanyaan saya lalu gebrakan apa yg perlu dilakukan agar pemikiran para pemerintah, pengusaha, dan masyarakat seluruhnya untuk merubah konsep pemanfaatan SDA dengan keuntungan maksimal menjadi pemanfaatan SDA dengan keuntungan Optimal DEMI pembanguan keberlanjutan. Dampak yg kita rasakan memang sangat terasa di awal abad 21 ini bahwa bencana dimana-mana, kemungkinan besarnya adalah ulah kita sendiri atau ulah para generasi sebelum kita. “Kerusakan didarat dan di laut tidak akan terjadi kecuali karena ulah manusia” kira-kira begitulah makna ayat alqur’an ttg pemnfaatan SDA. Lalu apa tindakan KITA?

  12. Ass, mas.
    menurut saya pembangunan berkelanjutan di indonesia hanya sebuah program belaka yang pada dasarnya tidak menyentuh langsung konsep pelestarian lingkungan. kenapa saya katakan demikian karena program-program yang di canangkan hanya sebatas proyek dan tidak memiliki satu proses monitoring dan evaluasi. selain itu program yang dicanangkan hanya pada tataran atas dan tidak tersentuh tataran paling bawah sehingga masyarakat tidak merasa memiliki dan peduli terhadap suatu program pemerintah.
    hal ini disebabkan tingkat kebutuhan masyarakat yang tinggi akan sandang, pangan dan papan sehingga memicu prilaku yang merusak lingkungan dikalangan masyarat
    mas mohon maaf saya mau nanya. apa dasar dikeluarkan nya peraturan lalulintas untuk menyalakan lampu pada siang hari sementara dunia sementara berteriak tentang pemanasan global, kalo memang peraturan itu dapat menurunkan tingkat kecelakaan lalulintas ya mungkin perda saja untuk daerah yang berkabut dan berasap jangan diberlakukan secara nasional ini kan menambah beban emisi diudara yang dapat meningkatkan suhu permukaan bumi tolog dijelaskan saya bingung seperti apa kesingkronan program antar lembaga pemerintah
    trims

  13. Saya tertarik dengan response anda yang membahas tentang kerusakan lingkungan pesisir, kebetulan saya hidup dalam lingkungan pesisir dan sedikit mengenal tentang perhatian dan kepedulian terhadap upaya-upaya perbaikan lingkungan pesisir namun sayangnya ditempat kami perhatian dinas terkait dan LSM yang peduli hanyalah omong kosong belaka padahal tingkat kerusakan dari tahun ke tahun terus berjalan mungkin melalui tulisan ini saya dapat berinteraksi untuk sekedar mendapat solusinya sebagai partisipasi saya dalam perbaikan lingkungan pesisir

  14. dear Mas kapludin,

    terus terang saya tidak mengetahui dasar diberlakukannya peraturan tersebut. pada dasarnya saya setuju dengan pendapat saudara bahwa aturan tersebut dapat menambah beban pemanasan global, tetapi bukan oleh karena menyalanya lampu yang membuat pemanasan, melainkan lampu tersebut membutuhkan daya untuk menyala dan daya membutuhkan BBM untuk membangkitkannya, sehingga semakin banyak lampu dinyalakan, kebutuhan akan BBM juga semakin meningkat dan pembakarannya membuat pemanasan global semakin tinggi. Selain itu, dampak lainnya adalah ekstraksi terhadap BBM juga semakin meningkat dan pada gilirannya semakin membuat hidrokarbon banyak terlepas dan semakin menambah dampak pemanasan global.

    Sinkronisasi program memang harus lebih ditingkatkan dalam konteks implementasi sustainable development. Dan, peran pemimpin negara dalam konteks ini harus lebih men-drive para pembantunya untuk lebih aware dan lebih integratif dalam setiap penyusunan kebijakan dan implementasinya.

    Saya cukup bangga atas keprihatinan anda dalam menyingkapi masalah ini. Semoga ini selalu dipupuk dan semakin menambah semangat untuk terus berpartisipasi dalam setiap implementasi konsep pembangunan berkelanjutan.

    Regards,
    Yudi


Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: