Oleh: Yudi Wahyudin | 13.Mei.2008

VISI PEMBANGUNAN KELAUTAN DAN PERIKANAN DAERAH

by :  YUDI WAHYUDIN

Artikel pada Kolom Opini Harian Umum Suara Karya, Edisi Senin, 03 Oktober 2005.

see : http://www.suarakarya-online.com/news.html?id=123186

mail to : yudi_iasd@yahoo.com

 

 

Pemilihan kepala daerah (PILKADA) yang telah dilangsungkan di beberapa derah di Indonesia sejak Juni 2005 merupakan momen kedua bersejarah bagi rakyat Indonesia untuk memilih dan menentukan siapa yang akan menjadi kepala pemerintahan di daerahnya. Kendati hanya memilih kepala daerah kabupaten/kota, namun ia harus dikawal dan diperhatikan mengingat ia merupakan batu pijakan proses pembangunan daerah secara menyeluruh di masa mendatang. Mengapa demikian ? Bayangkan jika rakyat terlanjur memilih seorang kepala daerah yang tidak visioner dan tidak berjiwa pejuang untuk mengawal dan berupaya mengembangkan wilayah yang dipimpinnya serta cenderung korup, maka yang didapat tidaklah lebih baik dari hanya mengharapkan adanya keajaiban daerah tersebut bisa maju dan mensejahterakan rakyatnya.

Demikian halnya dengan pembangunan kelautan dan perikanan daerah, tentu memerlukan karakter pemimpin daerah yang visioner dan tidak kenal menyerah serta senantiasa berjuang untuk membangun dan mengembangkan bidang ini bagi sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat di daerahnya. Visi pembangunan kelautan dan perikanan daerah menjadi penting untuk diangkat dan disimak karena pilkada merupakan ajang adu kekuatan visi dan misi para kandidat kepala daerah kabupaten/kota, terlebih sebagian besar diantaranya merupakan daerah kabupaten/ kota yang kerap bersinggungan dengan nuansa potensi dan permasalahan wilayah pesisir dan laut.

Tidak kurang dari 60 persen penduduk Indonesia tinggal dan menggantungkan kehidupan dan penghidupannya dari keberadaan sumberdaya pesisir dan laut di sekitarnya, termasuk sumberdaya kelautan dan perikanan. Akan tetapi dewasa ini sumberdaya pesisir dan laut Indonesia mengalami degradasi yang lumayan parah dan memerlukan penanganan serius. Jadi, tidaklah mengherankan jika figur pemimpin daerah yang berkarakter dan visioner sangat relevan dan signifikan diperlukan untuk mengawal dan menjalankan pembangunan bidang ini secara optimal, adil dan berkelanjutan. Optimal berarti bahwa sumberdaya kelautan dan perikanan yang diektraksi mampu memberikan manfaat yang besar; adil berarti bahwa manfaat yang diperoleh dapat terdistribusi secara merata dan proporsional; sedangkan berkelanjutan berarti bahwa manfaat dan distribusinya tersebut dapat dilakukan secara terus menerus karena daya dukung sumberdaya kelautan dan perikanannya dapat tetap terjaga baik.

Keberadaan Departemen Kelautan dan Perikanan di level nasional telah membuka peluang bagi pengembangan bidang ini setelah lebih dari tiga dekade kepemimpinan nasional terdahulu menjadi sektor marjinal. Akan tetapi kendati krisis ekonomi di era tahun 1997-an telah membawa petaka bukan hanya pada kondisi ekonomi semata melainkan berkembang menjadi krisis multi dimensi, namun ia telah membawa angin perubahan terhadap citra kelautan dan perikanan nasional. Bagaimana tidak? Di saat hampir setiap sektor riil mengalami kemunduran dan memberikan andil besar terhadap semakin tingginya angka pengangguran nasional, namun bidang ini melalui sektor perikanan justeru muncul sebagai penyeimbang keterpurukan bersama-sama dengan sektor lainnya yang berbasis sumberdaya alam dan lingkungan. Dan semenjak itu pulalah bidang kelautan dan perikanan tidaklah lagi termajinalkan, kendati sampai sekarang pembangunan nasional bidang ini masih belum optimal, adil dan berkelanjutan.

Komitmen negara untuk mengembangkan bidang kelautan dan perikanan seharusnya didukung pula oleh kebijakan dan komitmen daerah, mengingat kontrol daerah dan fungsi pemerintahannya sebagai service arranger dan service provider terhadap masyarakat pesisir di daerah lebih besar sesuai dengan semangat otonomi daerah yang telah digulirkan awal tahun 2000 lalu. Oleh karena itu, momen pilkada ini seharusnya menjadi langkah pertama yang harus dicermati agar daerah yang kaya akan sumberdaya pesisir dan laut dapat dipimpin oleh kepala daerah yang bervisi kelautan dan perikanan. Berpijak pada uraian dimuka, maka perlu kiranya penulis urun wacana agar para kandidat mempunyai visi yang jelas terhadap upaya pembangunan dan pengembangan kelautan dan perikanan di daerahnya.

Pertama, pembangunan kelautan dan perikanan seyogianya ditempatkan sebagai salah satu prioritas kebijakan daerah. Kebijakan daerah yang berbasis sumberdaya pesisir dan laut harus dirancang untuk memberikan keleluasan ruang pertumbuhan dan perkembangan investasi bidang kelautan dan perikanan di daerah yang dilakukan secara optimal dan berkelanjutan. Masyarakat lokal dalam hal ini seoptimal mungkin harus menjadi subjek pembangunan dan perkembangan investasi, kendati secara terbatas tetap mengundang dan membuka peluang investasi luar. Kebijakan daerah ini juga dapat diberikan dalam bentuk konservasi dan rehabilitasi kawasan, seperti kawasan hutan mangrove, padang lamun dan terumbu karang yang merupakan tempat pemijahan (spawning ground), asuhan (nursery ground) dan mencari makan (feeding ground).

Kedua, memperkaya dan meningkatkan berbagai fasilitas dan infrastruktur kelautan dan perikanan dalam rangka membuka akses dan kemudahan pelayanan daerah terhadap masyarakat pesisir. Berbagai fasilitas dan infrastruktur terkait diantaranya akses jalan dari dan ke daerah produksi barang dan jasa kelautan dan perikanan, fasilitas pendidikan dan kesehatan, perbankan dan lembaga keuangan lainnya, listrik dan telekomunikasi, dan berbagai fasilitas pendukung lain yang terkait dengan upaya pengembangan bidang ini. Segenap fasilitas tersebut diharapkan dapat menjadi stimulan masyarakat pesisir agar siap untuk ambil bagian dalam kompetisi perdagangan yang kian terbuka dan semakin berat.

Ketiga, meningkatkan peran daerah dalam penelitian dan pengembangan teknologi kelautan dan perikanan berdasarkan kapasitas dan kapabilitas masyarakatnya. Tidak sedikit teknologi yang berkembang di dunia saat ini dirancang berdasarkan berbagai fenomena yang terjadi dan berlaku di masyarakatnya, seperti teknologi penangkapan dan budidaya ikan laut, payau dan tawar. Selain itu, daerah juga diharapkan turut berperan dalam mengontrol kualitas dan daya dukung lingkungan agar kasus pencemaran perairan Teluk Jakarta, Teluk Buyat dan beberapa perairan lainnya di Indonesia dapat diminimalisasi dan diantisipasi.


Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Kategori

%d blogger menyukai ini: