Oleh: Yudi Wahyudin | 13.Mei.2008

BIAYA EKSTERNALITAS DAN PENGELOLAAN SAMPAH

by : YUDI WAHYUDIN

Artikel pada Kolom Opini Harian Umum Sore Sinar Harapan, Edisi Sabtu, 14 Mei 2005.

see : http://www.sinarharapan.co.id/berita/0505/14/opi01.html

mail to : yudi_iasd@yahoo.com

 

Upaya pengelolaan sampah ini seyogianya dilakukan secara bersama-sama antara pemerintah, swasta, masyarakat dan segenap komponen masyarakat lainnya, sehingga upaya mereduksi dampak lingkungan akibat sampah dapat diselenggarakan secara sinergis, optimal dan profesional.

Dalam tulisan yang lalu tentang ”Menyoal Biaya Eksternalitas” disebutkan tentang kebijakan pemerintah Chester Township (Michigan, AS) yang memberlakukan pungutan pengelolaan sampah (biaya eskternalitas) dan cukup berhasil untuk menekan jumlah buangan sampah rumah tangga. Model kebijakan ini memberikan prospek yang baik untuk secara bersama melakukan pengelolaan sampah demi mengurangi tekanan dan menjaga daya dukung lingkungan.

Namun demikian, bilamana kebijakan Chester Township diterapkan di Indonesia, maka sangat mungkin menemui berbagai kendala. Berikut ini adalah beberapa gambaran dasar upaya pengelolaan sampah yang dilakukan di Indonesia. Pertama, rumah tangga di Indonesia cenderung akan melakukan minimalisasi penggunaan dana, sehingga kepedulian untuk mengalokasikan dananya bagi perbaikan atau pengelolaan lingkungan kurang. Fakta menunjukkan bahwa sebagian besar penduduk Indonesia, terlebih yang mempunyai akses lebih dekat dan mudah ke sungai atau laut, cenderung membuang sampah atau limbah domestik lainnya ke dua sumber perairan tersebut.

Kedua, di Indonesia, terutama di kalangan penduduk desa, upaya pengelolaan sampah masih bersifat konvensional, yaitu dilakukan melalui proses pembakaran sederhana. Sampah dikumpulkan pada suatu area, kemudian dibakar. Metode ini telah dilakukan secara turun-temurun sejak dulu dan efektif di kalangan mereka. Padahal jika dicermati sebenarnya metode ini masih mendatangkan polusi baru, berupa asap dari hasil pembakaran tersebut. 

Tidak Efisien

Bagaimana pula jika sistem ini digunakan oleh penduduk perkotaan yang daerahnya relatif terbuka dan kurang terlindungi oleh pepohonan dan sebagainya, maka ancaman bahaya lain bukan tidak mungkin akan terjadi (misalnya kebakaran) dan malah akan menimbulkan kerugian yang jauh lebih besar.

Ketiga, pengelolaan sampah yang diterapkan Indonesia, khususnya di daerah perkotaan, juga masih bersifat konvensional. Sampah-sampah rumah tangga dikumpulkan dan ditempatkan pada suatu wilayah yang lahannya memang khusus disediakan sebagai peruntukan tempat pembuangan sampah akhir (TPSA). Model ini secara jangka pendek memang efektif dilakukan karena sampah-sampah rumah tangga yang menumpuk di pusat kota secara periodik dibersihkan untuk kemudian dipindahkan ke suatu wilayah, contohlah TPSA di Bantar Gebang Bekasi.

Namun secara jangka panjang model ini sangat tidak efisien dan kurang aman, mengingat keterbatasan daya dukung lahan dan lingkungan yang semakin lama semakin menipis dan tidak memungkinkan lagi untuk menampungnya serta dikhawatirkan pada akhirnya akan menuai bencana seperti yang terjadi di Bandung beberapa waktu yang lalu.

Sementara itu, pengelolaan sampah dengan melakukan proses daur ulang sangat memerlukan biaya yang luar biasa besar, belum lagi ditambah oleh besarnya jumlah penduduk Indonesia, sehingga sedikit banyak akan mempengaruhi besaran jumlah total buangan sampah yang dihasilkan. Di samping itu, tidak semua unsur masyarakat Indonesia mempunyai kesadaran yang sama akan pentingnya menjaga estetika lingkungan, sehingga secara langsung akan mempengaruhi intensitas penggunaan bahan-bahan yang menghasilkan limbah domestik yang sangat sukar untuk didaur ulang. 

Melihat tiga fenomena seperti diuraikan di atas, maka terdapat beberapa catatan yang diharapkan dapat menjadi wacana bersama dalam mencari kemungkinan penerapan kebijakan pengelolaan sampah. Walaupun kendala penerapan pungutan/pajak terhadap sampah rumah tangga seperti di Chester Township akan menemui kendala, akan tetapi sebagai sebuah wacana perlu kiranya untuk diperhatikan. Karena biar bagaimanapun kebijakan pungutan (biaya) tersebut memang dilakukan sebagai upaya untuk mengelola eksternalitas yang ditimbulkan oleh rumah tangga (sampah). 

Rekomendasi

Oleh karena itu, penulis dalam hal ini menawarkan beberapa rekomendasi yang berkaitan dengan upaya pengelolaan sampah. Pertama, perlu dibuat peraturan baku tentang pengelolaan sampah. Peraturan tersebut mengatur secara rinci adanya insentif dan disinsentif dalam pengelolaan sampah. Selain itu, perlu juga diatur bagaimana alur proses pengelolaan sampahnya, sehingga masyarakat mengetahui secara jelas bahwa pungutan yang dibebankan kepada mereka tidak disia-siakan.

Kedua, besaran nilai pungutan dapat disesuaikan dengan kondisi masyarakat Indonesia saat ini. Namun tetap mempunyai target satuan optimal ke depan, dalam hal ini perlu dilakukan kenaikan secara periodik, kenaikannya tidak bersifat drastis. Ketiga, pola atau sistem pembayaran dapat dilakukan seperti yang dilakukan di Chester Township, yaitu langsung kepada petugas kebersihan yang telah ditunjuk atau bersamaan dengan pembayaran telepon, listrik, PAM dan atau gas. Oleh karena itu, perlu dirancang sistem kalkulasi yang cepat dan jelas, sehingga dapat meminimalkan kesalahan hitung.

Keempat, dalam hal pengawasan, para petugas seoptimal mungkin meminimalkan kesalahan hitung. Untuk itu, skala pencatatan dan pengawasan buangan sampahnya harus dilakukan per satuan wilayah yang lebih kecil, maksimal satu kelurahan/desa. Dan Kelima, perlu dilakukan penegakan hukum yang tegas dan tidak pandang bulu. Untuk kasus ini, petugas penegak hukum dapat bekerja sama dengan petugas kebersihan dan masyarakat untuk secara bersama melakukan pengawasan.

Penerapan kebijakan pemungutan biaya eksternalitas ini diharapkan dapat dikelola secara transparan dan profesional, sehingga setiap rumah tangga yang secara sadar dan sukarela mematuhi kebijakan tersebut dapat mengetahui bahwa biaya eksternalitas sebagai dana lingkungan yang dikeluarkannya tidak disia-disiakan dan benar-benar hanya dipergunakan untuk keperluan operasional upaya internalisasi eksternalitas (pengelolaan sampah).

Penerapan kebijakan pemungutan biaya eksternalitas ini juga harus bersifat adil dan merata serta proporsional dan diberlakukan untuk setiap unsur penyumbang eksternalitas (sampah). Kendati ia sudah menjadi tanggung jawab bersama, akan tetapi tanggungan tersebut proporsional sesuai dengan porsinya masing-masing.


Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Kategori

%d blogger menyukai ini: