Oleh: Yudi Wahyudin | 12.Mei.2008

KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KELAUTAN PASCA PEMILU

by : YUDI WAHYUDIN

Artikel pada Kolom Opini Harian Suara Karya, Edisi Rabu, tanggal 26 Mei 2004, Kolom 2 halaman V.

link to : publikasi artikel ini

 

Kebijakan pembangunan Indonesia selama ini dinilai senantiasa diarahkan pada target pertumbuhan (target growth oriented). Padahal fenomena yang terjadi di Indonesia kurang menunjukkan iklim yang positif, sehingga sentuhan pembangunan ekonomi di level grass root seringkali terabaikan dan cenderung gagal serta tidak menyentuh permasalahan mendasar masyarakat Indonesia. Platform pembangunan semacam ini pada pasca Pemilu 2004 ke depan sudah seharusnya digeser, sehingga target pembangunan Indonesia bukanlah sekedar mengejar pertumbuhan ekonomi belaka. Oleh karena itu, setting ekonomi yang dibangun seyogianya berpijak pada kebutuhan riil masyarakat dan berorientasi pada keberadaan sumberdaya yang selama ini dimanfaatkan sebagai sumber penghidupan masyarakat Indonesia, seperti sumberdaya kelautan, pertanian dan perkebunan, serta kehutanan.

Indonesia terletak di daerah ekuator dengan luas daratan mencapai 2 juta kilometer persegi dan daerah perairan seluas 6 juta kilometer persegi yang memanjang sejauh lebih kurang 6.000 kilometer dari Benua Asia hingga relung Pasifik (panjang pantainya mencapai 81.000 km) dan merupakan negara kepulauan terbesar (lebih dari 17.500 pulau) serta dengan penduduk yang terpadat dan memiliki keanekaragaman hayati yang tertinggi di dunia. Dengan keanekaragaman hayati yang tinggi itu, Indonesia dikenal sebagai daerah “mega biodiversity” yang mana banyak spesies di dalamnya endemik. Penduduk Indonesia saat ini telah mencapai lebih dari 200 juta, di mana 60 persen di antaranya hidup di wilayah pesisir serta memanfaatkan sumberdaya di sekitarnya sebagai sumber penghidupannya, maka sudah sepantasnya jika kebijakan pembangunan ekonomi seoptimal mungkin dibangun dan diarahkan pada pembangunan ekonomi yang berorientasi pada sumberdaya alam dan lahan tersebut.

Pemilu 2004 merupakan momen kedua yang cukup signifikan untuk memperkuat paradigma pembangunan Indonesia berbasis sumberdaya kelautan. Pembangunan kelautan yang selama ini terpinggirkan kembali terangkat dengan dibentuknya DKP sebagai bagian dari upaya reformasi politik dan ekonomi pasca Pemilu 1999. Momen ini merupakan momen pertama untuk mengangkat sektor ini menjadi sumber devisa baru dalam rangka pembangunan ekonomi nasional. Namun demikian, paradigma pembangunan kelautannya masih berorientasi pada target pertumbuhan, terlepas dari semua keberhasilan pembangunan kelautan yang telah dilaksanakan dan diraih selama ini. Paradigma ini pada satu sisi memang mampu mendongkrak sektor kelautan sebagai sumber pertumbuhan ekonomi baru, namun di sisi lain tidak sedikit paradigma ini menyebabkan bumerang bagi sektor ini. Atas dasar inilah maka momen pasca Pemilu 2004 inilah yang penulis anggap sebagai momen kedua untuk secara bersama memberikan wacana dan alternatif upaya merekonstruksi pembangunan kelautan yang berkelanjutan.

* * *

Keberhasilan pembangunan kelautan Indonesia sangat memerlukan empat prasyarat yang harus dilaksanakan secara integral dan simultan.

Pertama, pembangunan kelautan Indonesia memerlukan kebijakan makro yang efektif dan efisien dalam proses pembangunan kelautan terutama untuk menempatkan sektor ini sebagai prime mover pembangunan ekonomi Indonesia. Oleh karena itu, disain kebijakan ekonomi makro Indonesia seoptimal mungkin harus berpihak pada sektor kelautan dalam rangka memberikan keleluasaan ruang pertumbuhan dan pengembangan sektor secara efektif dan efisien terutama dalam menghadapi era perdagangan bebas yang mau tidak mau harus dihadapi secara optimal. Salah satu kebijakan makro yang dapat diberikan, misalnya, dengan memberikan proteksi terhadap datangnya (impor) komoditas kelautan (misal, price protection, tax, dan sebagainya) dan menjaga supply produk lokal agar tetap kontinu.

Pemerintah selaku pembuat kebijakan diwajibkan memberikan perhatian yang lebih besar lagi terhadap sektor kelautan sebagai wujud implementasi pembangunan ekonomi yang berorientasi pada SDA (sumber daya alam) dan lahan. Dalam hal ini, pemerintah harus memberikan keleluasaan kepada masyarakat Indonesia untuk menggarap dan memproduksi komoditas kelautan secara bebas dengan perhitungan tanpa takut mengalami kerugian. Kebebasan tersebut harus dibarengi dengan adanya pemberian property right yang efisien secara ekonomi. Efisien secara ekonomi akan terwujud jika property right yang dimiliki masyarakat menunjukkan sifat universal (universality), eksklusif (execlusive), dapat diperjualbelikan secara sah (transferable) dan memperoleh jaminan keamanan (enforceability).

Kedua, ketersediaan infrastruktur dan fasilitas pendukung lainnya menjadi sangat krusial bagi pengembangan sektor kelautan. Pemerintah dalam hal ini diharapkan dapat menyediakan prasarana dan sarana jalan, telekomunikasi, energi dan sebagainya. Bahkan diharapkan pemerintah dapat membangun sistem prasarana jalan yang mampu menghubungkan pusat-pusat produksi kelautan dengan kapasitas jalan yang dapat dilalui kontainer-kontainer.

Ketiga, pembangunan kelautan juga memerlukan dukungan penelitian dan pengembangan teknologi kelautan. Pengembangan teknologi ini diarahkan untuk menghasilkan teknologi tepat guna terutama bagi upaya pengembangan komoditas yang bernilai jual tinggi (high value) dan mempunyai peluang untuk bersaing di pasar domestik maupun internasional.

Keempat, pembangunan kelautan Indonesia memerlukan pendekatan pengembangan yang dapat mengakomodasi secara integral dan efisien setiap aktivitas produksi, pasca panen, distribusi dan pemasaran, yaitu pendekatan sistem agribisnis berbasis sumberdaya kelautan. Sesuai dengan sifat dan karakteristik komoditas kelautan yang mempunyai tingkat rentanitas tinggi terhadap varibel waktu, maka pengembangan teknologi produksi, pasca panen, strategi pemasaran, sistem angkutan produk kelautan dan sebagainya menjadi bagian yang harus diperhatikan sebagai prasyarat pembangunan kelautan Indonesia.

* * *

Keempat prasyarat tersebut seyogianya diramu agar upaya pembangunan kelautan guna menghasilkan produk kelautan yang dapat bersaing di pasar domestik dan internasional dapat diimplementasikan. Jika Indonesia menerapkan kebijakan ekonomi yang berbasis kelautan pasca Pemilu 2004, maka tidak menutup kemungkinan bahwa sektor kelautan Indonesia akan berjalan efisien dan kehidupan masyarakatnya akan terdongkrak menjadi lebih baik.

Kebijakan pemerintah untuk memfokuskan pembangunan ekonomi masyarakat pada kebijakan ekonomi berbasis kelautan akan membawa konsekuensi terhadap kemampuan berproduksi dan konsumsi masyarakat. Deskripsi implikasi kebijakan pemerintah tersebut tidak lain akan mengikuti solusi Don Kanel tentang bagaimana Double Squeeze berlaku pada penerapan kebijakan yang terfokus pada kebijakan pertanian. Teorama Don Kanel ini akan berlaku bilamana kebijakan dan syarat-syarat efisiensi ekonomi (property right yang jelas dan sistem pembangunan ekonomi yang berorientasi pada SDA, seperti dikemukakan sebelumnya terjadi. Sehingga, dapatlah diprediksi bahwa in the long run penerapan kebijakan ekonomi yang demikian itu akan membuat kehidupan masyarakat Indonesia, khususnya yang bermata pencaharian di sektor kelautan dan perikanan akan meningkat.

Peningkatan penghidupan akibat adanya peningkatan produktivitas dan pendapatan ini akan mendorong dan memberikan dampak turunan bagi beberapa hal krusial dalam aktivitas ekonomi. Pertama, peningkatan pendapatan dan penghidupan ini akan mendongkrak tingkat daya beli masyarakat akan barang dan jasa (consumption) sedikit demi sedikit. Kedua, kemampuan daya beli ini juga akan dibarengi oleh kemampuan untuk menyimpan (saving) dan alokasi dana untuk re-investasi atau pengembangan usaha. Ketiga, pengembangan usaha yang dilakukan in the long run akan mendorong peningkatan produktivitas yang pada gilirannya akan meningkatkan pendapatan yang kemudian akan kembali dialokasikan untuk konsumsi, saving, pengembangan usaha dan seterusnya.

Peningkatan daya beli masyarakat (consumption) di sisi lain secara signifikan akan mendorong peningkatan transaksi jual-beli barang dan jasa. Peningkatan transaksi ini secara teoritis akan meningkatkan investasi sektor riil, terutama yang berkaitan dengan produksi barang dan jasa yang merupakan kebutuhan masyarakat Indonesia. Dalam hal ini terjadi penggunaan kapital yang dihasilkan akibat adanya transaksi dan konsumsi masyarakat tanpa harus melalui sistem kredit atau pinjaman usaha dari lembaga keuangan. In the long run, peningkatan daya beli masyarakat akan meningkatkan tingkat investasi yang pada gilirannya akan meningkatkan perekonomian Indonesia. Peningkatan perekonomian ini secara signifikan akan meningkatkan peran pemerintah untuk memberikan pelayanan publik, berupa pembangunan nasional (pengembangan fasilitas publik) dan sebagainya.

Sekali lagi, momen pasca Pemilu 2004 merupakan momen kedua yang seharusnya diupayakan untuk menjadikan sektor kelautan benar-benar menjadi sektor basis dalam pembangunan ekonomi nasional. Keberhasilan upaya pembangunan kelautan memerlukan empat prasyarat, yaitu (i) keberpihakan kebijakan makro, (ii) penyediaan infrastruktur dan fasilitas pendukung lainnya, (iii) dukungan penelitian terpadu dan pengembangan teknologi kelautan, dan (iv) penerapan sistem agribisnis berbasis sektor kelautan. Semoga Pemilu 2004 dapat menjadi momentum perubahan pembangunan ekonomi nasional berbasis sektor kelautan. ***


Responses

  1. bagaimana dengan kebijakan kelautan pasca pemilu 2009 ?

    Kita lihat aja nanti.

    Salam


Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Kategori

%d blogger menyukai ini: