Oleh: Yudi Wahyudin | 12.Mei.2008

ASURANSI LINGKUNGAN SUMBERDAYA ALAM

by : YUDI WAHYUDIN

Artikel pada Kolom Opini Harian Suara Karya, Edisi Rabu, tanggal 09 Juni 2004, Kolom 2 halaman V.

link to : publikasi dari artikel ini

 

Agenda 21 Pembangunan Berkelanjutan Indonesia mengamanatkan bahwa pembangunan harus dapat mensinergikan tiga pilar pembangunan berkelanjutan, yaitu pembangunan ekonomi, sosial dan lingkungan. Pembangunan ekonomi ditujukan untuk mengoptimalkan segenap potensi sumberdaya alam dan lingkungan agar memberikan manfaat optimal bagi peningkatan perekonomian, sedangkan pembangunan sosial ditujukan untuk mengoptimalkan penyediaan sarana dan prasarana yang sinergi dengan alam dan lingkungan dalam rangka peningkatan kesejahteraan sosial.

Oleh karena itu, sinergitas pembangunan ekonomi dan sosial harus lebih ditekankan pada upaya optimal pemanfaatan sumberdaya alam dan lingkungan secara berkelanjutan dengan sebesar-besarnya dengan tujuan memaksimalkan peningkatan kesejahteraan sosial (maximizing social well being).

Faktor SDA dan lingkungan merupakan salah satu faktor kunci dalam pembangunan. Sumber daya alam dan lingkungan mempunyai peran dan fungsi yang cukup signifikan bagi kehidupan. Sumberdaya alam dan lingkungan ini tidak saja mempunyai nilai secara ekonomi, tetapi juga memiliki nilai secara ekologi yang besarannya dapat dimonetarisasi. Konsep penilaian ini lebih dikenal dengan istilah penilaian ekonomi ekologi dalam bentuk valuasi ekonomi sumberdaya. Manfaat ekonomi dan ekologi hasil moneterasisasi inilah yang dapat dijadikan alat bantu untuk menentukan besaran nilai SDA dan lingkungan.

Dewasa ini, kondisi SDA dan lingkungan Indonesia umumnya banyak mengalami degradasi. Salah satu penyebabnya adalah adanya pencemaran dari berbagai aktivitas ekonomi maupun akibat kecelakaan. Tumpahan minyak akibat karamnya kapal pengangkut merupakan salah satu fenomena lingkungan negatif yang sangat erat kaitannya dengan degradasi sumberdaya alam.

Kasus tumpahan minyak di Selat Malaka, misalnya, sebagian besar wilayah yang terkena dampak pencemaran adalah wilayah perairan Indonesia. Akan tetapi dalam penanganannya, pemerintah Indonesia cenderung lamban untuk menuntut ganti rugi kepada pihak yang bertanggung jawab terhadap keberadaan kapal pengangkut minyak tersebut. Salah satu penyebabnya adalah kurangnya basis data dan sistem penilaian ekonomi sumberdaya dan lingkungan serta kurangnya pengetahuan aparatur pemerintah tentang nilai ekonomi ekologi sumberdaya pesisir dan lautan.

Sementara Singapura dan Malaysia sangat sigap untuk segera menuntut ganti rugi, karena kedua negara tersebut memiliki basis data serta didukung oleh sistem penilaian sumberdaya dan lingkungan yang baik. Di samping itu, SDM aparatur kedua negara cukup menguasai dan memililki pengetahuan untuk menggunakan nilai ekonomi ekologi sebagai material dasar tuntutan. Oleh karena itu, ketika terjadi kecelakaan yang berdampak negatif terhadap sumberdaya dan lingkungan sekitarnya, dengan cepat nilai ekonomi sumberdaya pesisir dan lautan yang terkena dampak dan terdegradasi dapat diketahui serta dijadikan tuntutan klaim.

Fenomena lain yang begitu signifikan dampaknya, saat ini terjadi di perairan Teluk Jakarta. Terlepas dari semua dugaan penyebab matinya ikan, secara ekonomi peristiwa ini semakin memperburuk keadaan nelayan. Kenapa? Karena, ikan yang mati pada saat ini atau nanti seyogianya dapat ditangkap dan dijual untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari. Lalu, bagaimana mereka dapat mencari alternatif pendapatan lain, jika pekerjaan ini hanyalah satu-satunya pekerjaan yang selama ini ditekuninya?  

Class Action

Secara ekonomi, perhitungan manfaat ekonomi ekologi sumberdaya pesisir dan laut, termasuk di dalamnya sumberdaya ikan dapat dilakukan walau masih belum optimal. Namun demikian, minimal basis perhitungan ini dapat dijadikan sebagai bahan tuntutan (claim). Jika suatu saat nanti diketahui dengan pasti penyebab utama kematian ikan dan setelah ditelusuri bermuara dari adanya eksternalitas industri, maka nilai ekonomi kerusakan atau hilangnya sumberdaya ikan dapat dijadikan bahan class action nelayan kepada negara yang dibebankan kepada manajemen industri dimaksud.

Berpijak dari dua kasus seperti dikemukakan di atas, alangkah bijaksana jika Indonesia juga mempunyai aturan main yang jelas mengenai sistem klaim di bidang lingkungan sumberdaya alam atau lebih populer dengan sebutan asuransi lingkungan. Asuransi lingkungan pada dasarnya mirip dengan asuransi konvensional biasa, hanya objek asuransinya lebih bersifat common property dan open access (bukan private). Sehingga, pendekatan penghitungan claim-nya lebih kompleks dan memerlukan pendekatan khusus. Terdapat beberapa hal penting yang harus dilakukan untuk mendapatkan nilai optimal dari suatu ekosistem pesisir dan laut.

Pertama, ketersediaan dan keakuratan data yang mampu memberikan gambaran riil dari suatu sumberdaya. Data dimaksud meliputi data sumberdaya itu sendiri dan beberapa data terkait yang berkorelasi dengan sumberdaya dimaksud.

Kedua, menentukan pendekatan penilaian ekonomi-ekologi yang baku dan sesuai dengan karakteristik sumberdaya.

Ketiga, melakukan penghitungan nilai ekonomi-ekologi dari suatu sumberdaya.

Keempat, mengkaji prosedur claim termasuk kelembagaannya. Kelembagaan yang menangani kegiatan ini dapat berasal dari unsur pemerintah dan atau lembaga independen yang harus dapat berjalan secara efektif dan efisien serta berotorisasi penuh.

Kelima, menyiapkan payung hukum dan perundangan yang benar-benar mempunyai kedudukan hukum yang jelas dan kuat agar proses dan prosedur asuransi lingkungan ini dapat diimplementasikan tanpa pandang bulu.

Wacana asuransi lingkungan memang sangat penting untuk dikaji lebih jauh agar rakyat Indonesia dapat menjadi tuan di negerinya sendiri. Mengapa? Karena, selama ini yang menikmati kekayaan alam Indonesia hanyalah sebagian kecil rakyat Indonesia dan orang asing saja. Terlebih lagi, sebagian besar masyarakat Indonesia sangat tergantung pada keberadaan sumberdaya pulih (renewable resource) yang cenderung kalah dan termarginalkan oleh keberadaan sumberdaya tidak pulih (non renewable resource).

Sumberdaya tidak pulih seperti minyak dan pasir yang dapat dimanfaatkan pada kondisi perairan sepekat apa pun. Akan tetapi, tidaklah demikian dengan sumberdaya pulih, seperti ikan yang sangat memerlukan kondisi perairan yang baik sebagai wadah hidupnya. Oleh karena itu, dengan semangat pembangunan berkelanjutan, mau tidak mau, indikator keberlanjutan yang harus dipenuhi adalah terjaganya kualitas dan kuantitas sumberdaya renewable. ***

 


Responses

  1. Apa nama lembaga asuransi di Indonesia yang meyediakan layanan asuransi lingkungan?

    Terima kasih

    Imam


Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Kategori

%d blogger menyukai ini: